KOMENTAR DI BAGIAN BAWAH SEKALI

Kerja Ekstra Tangani Corona, Tapi Honor Tak Layak



Puluhan tenaga honorer dari puskesmas se-Kota Tegal, Jawa Tengah, mendatangi Kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020).

Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian hingga perihal upah yang dianggap tidak layak meski sudah bekerja ekstra di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Ikatan Pegawai Non PNS Puskesmas (IPNP2) Kota Tegal Iqbal Teguh mengatakan, setidaknya ada tiga permohonan yang diajukan ke Pemkot Tegal melalui DPRD.

"Kami datang menyampaikan aspirasi atau unek-unek kami selama ini atas tiga hal," kata Iqbal usai mengikuti audiensi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan.

qbal mengatakan, yang pertama, pihaknya mempertanyakan kejelasan status kepegawaian. Awalnya, mereka yang semula sebagai pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas sejak tahun 2015 kini berubah statusnya menjadi supporting staff di bawah Dinas Kesehatan sejak 1 Mei 2020. "Yang kedua, kami berharap mendapat upah minimal sesuai standar UMK (upah minimum kota). Karena saat ini kami hanya dapat upah harian yang dihitung 23 hari kerja dalam sebulan," kata Iqbal. Iqbal mengemukakan, sejak 1 Mei 2020, 160 tenaga honorer di 8 puskesmas mendapat upah harian mulai dari Rp 42.500 untuk lulusan SMA, Rp 51.000 untuk lulusan D3, dan Rp 68.000 untuk lulusan S1. Sementara harapan yang ketiga, tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun itu nantinya bisa masuk prioritas dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Usia kami rata-rata sudah tidak bisa mengikuti CPNS. Harapannya bisa masuk piroritas ketika ada seleksi PPPK. Karena kita sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun," ujar Iqbal yang mengaku sudah 13 tahun bekerja di Puskesmas Margadana.
Iqbal mengungkapkan, sejak bekerja, ia dan rekan-rekannya belum pernah menerima gaji hingga menyentuh UMK Kota Tegal yang saat ini Rp. 1,9 jutaan. Angin segar baru diterimanya sejak 2015 ketika Puskesmas menjadi BLUD. "Tahun 2015 puskesmas menjadi BLUD kami dapat gaji Rp. 1.350.000 plus jasa layanan sekitar Rp. 500.000. Namun sejak 1 Mei 2020 kembali dapat upah harian tanpa jasa layanan," kata Iqbal


di Dinkes tidak ada uang jasa layanan," kata Prima. Meski demikian, kata Prima, pihak Pemkot Tegal takkan tinggal diam dan berusaha mencari solusi terbaik. "Bulan lalu kami sudah membuat usulan standarisasi besaran honor, dan prosesnya masih bertahap," sebut Prima. Menurut Prima, pegawai non PNS Padahal, menurut Iqbal, upah yang kini mereka terima sebulan sekitar Rp 1,1 juta belum layak apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu belum di tengah pandemi Covid-19 yang harus bekerja lebih ekstra bahkan dengan risiko yang lebih besar. "Kami bekerja lebih ekstra. Tidak hanya menangani pasien di puskesmas saja. Termasuk sampai terlibat tracing tracking. Jadi kita punya faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan honorer di instansi lainnya," sebut Iqbal. Iqbal berharap, Pemkot Tegal dan DPRD bisa mempertimbangkan permohonan mereka untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. "Semoga ke depan nasib kami berubah lebih baik lagi. Karena kami punya keluarga yang juga harus dihidupi," tambahnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Sri Prima Indraswari mengatakan, sejak pendapatan Puskesmas menurun, akhirnya pembiayaan honorer yang tadinya direkrut masing-masing puskesmas kini dialihkan ke Dinas Kesehatan. "Ketika dialihkan ke Dinas Kesehatan maka standarisasinya termasuk upah sesuai Pemkot Tegal. Termasuk puskesmas saat ini statusnya supporting staff dengan kontrak kerja tahunan. Meski keuangam puskesmas sedang sulit, Pemkot tetap memperpanjang kontrak agar tidak terkesan sewenang-wenang. "Kontrak kerja itu 1 tahun, bisa diperpanjang bisa tidak. Namun kita memperpanjang. Namun di Dinkes sekali lagi tidak ada jasa pelayanan. Namun untuk upah nanti yang menentukan kesepakatan di tim anggaran," ujar Prima.

BAGIKAN SEGERA WhatsApp

Posting Komentar